Siapa yang Membayar Listrik untuk AI?

Kecerdasan buatan tidak hanya membutuhkan komputer. Di balik setiap chatbot dan mesin pembuat gambar, terdapat data center berisi ribuan server yang bekerja tanpa henti. Semua mesin itu membutuhkan listrik dalam jumlah sangat besar.

Masalahnya dimulai ketika sebuah perusahaan teknologi ingin membangun data center di suatu daerah. Jaringan listrik yang tersedia mungkin tidak cukup, sehingga perlu dibangun pembangkit, gardu, dan jalur transmisi baru. Biayanya bisa mencapai miliaran dolar.

Lalu siapa yang harus membayar?

Secara ideal, perusahaan yang menciptakan kebutuhan listrik tambahan tersebut membayar infrastrukturnya sendiri. Namun dalam sistem kelistrikan tertentu, perusahaan listrik dapat lebih dahulu membangun infrastruktur, kemudian memasukkan biayanya ke dalam tagihan seluruh pelanggan.

Akibatnya, keluarga dan usaha kecil ikut membiayai jaringan yang terutama dibangun untuk melayani perusahaan teknologi raksasa.

Di sini kita perlu membedakan taxpayer dan ratepayer. Taxpayer membayar pajak kepada negara, sedangkan ratepayer membayar tagihan kepada perusahaan listrik. Dalam kasus data center di Amerika Serikat, beban utamanya sering tidak muncul sebagai pajak baru. Beban itu tersembunyi di dalam kenaikan tagihan listrik.

Walaupun berbeda secara teknis, orang yang menanggungnya sering merupakan orang yang sama: warga biasa.

Risikonya lebih besar ketika sebuah data center batal dibangun atau menggunakan listrik lebih sedikit daripada perkiraan. Gardu dan jaringan sudah telanjur dibuat, sementara perusahaan tidak lagi membutuhkan semuanya. Biaya proyek yang terlantar itu kemudian dapat terus dibayar oleh pelanggan listrik selama bertahun-tahun.

Karena itulah sejumlah regulator di Amerika mulai membuat aturan baru. Perusahaan data center diwajibkan menandatangani kontrak jangka panjang, memberikan jaminan keuangan, dan membayar biaya tambahan yang timbul akibat kebutuhan mereka.

Prinsipnya sederhana:

Jika sebuah perusahaan menciptakan kebutuhan listrik baru untuk memperoleh keuntungan privat, masyarakat tidak seharusnya menjadi penyandang modal dan penanggung risikonya.

Namun persoalannya belum selesai. Perusahaan teknologi masih bisa menerima pembebasan pajak, tanah murah, akses air, pembangunan jalan, atau insentif lainnya. Beban mungkin tidak benar-benar hilang—hanya berpindah dari tagihan listrik ke anggaran publik yang lebih sulit terlihat.

Karena itu, pertanyaan yang harus diajukan masyarakat bukan sekadar, “Apakah pembangunan data center menciptakan lapangan kerja?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Siapa yang menikmati keuntungannya, siapa yang membangun infrastrukturnya, dan siapa yang tetap membayar ketika proyeknya gagal?